LOADING...
29 Apr

Super Deductible Tax

[KAJIAN HIMA AKUNTANSI FEB UNPAD 2019]

Untuk mendorong peningkatan pengeluaran perusahaan di bidang R&D, pada umumnya pemerintah menyediakan pemberian insentif secara langsung atau tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan R&D. Terdapat dua tipe insentif yang dapat disediakan pemerintah untuk mendorong kegiatan R&D :

1. Memberikan bantuan langsung berupa “grant” atau subsidi
2. Memberikan bantuan tidak langsung dalam bentuk insentif pajak.

Pada umumnya, bantuan langsung dari pemerintah diberikan kepada proyek-proyek penelitian tertentu yang berdampak pada kebutuhan masyarakat banyak. Sementara itu, insentif pajak bagi kegiatan R&D ditujukan bagi pengeluaran R&D yang dilakukan oleh sektor swasta.

• Wajib Pajak yang Menjadi Target Insentif
Pemberian insentif khusus kepada perusahaan kecil dan menengah dapat berupa jumlah insentif yang lebih besar dibanding yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.

• Kualifikasi Pengeluaran R&D yang Berhak atas Insentif
Dua jenis insentif R&D yang diberikan oleh pemerintah, yaitu :
1. Allowances
Menambahkan jumlah pengurang (enhanced deduction) bagi pengeluaran aktual R&D dalam menghitung penghasilan kena pajak;
2. Tax Credits
Memberikan kredit atau pengurang kewajiban pajak.

• Ketentuan tentang Carry Forward
Dalam praktik, insentif yang diberikan berupa tambahan pengurang penghasilan bruto dapat menyebabkan kondisi kerugian secara fiskal (jika diberikan dalam bentuk tambahan pengurang penghasilan bruto) atau tidak adanya pajak penghasilan yang terutang (jika insentif diberikan dalam bentuk tax credit).

• Kondisi di Indonesia
Pembebanan biaya penelitian dan pengembangan sebagai pengurang penghasilan bruto secara literal baru disebutkan sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diberlakukan (tidak secara eksplisit disebutkan sebagai pengurang penghasilan bruto).

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (jika dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu mengatur bahwa salah satu fasilitas pajak penghasilan yang disediakan bagi penanaman modal di bidang usaha atau di daerah tertentu adalah tambahan waktu selama satu tahun untuk mengkompensasi kerugian (total enam tahun) apabila perusahaan mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan produk atau efisien di produk paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. Fasilitas ini hanya didapatkan jika perusahaan telah melakukan realisasi penanaman modal paling sedikit 80%.

• Rekomendasi Kebijakan
Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi, peningkatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia adalah melalui kegiatan R&D. Di banyak negara, insentif R&D disediakan kepada seluruh perusahaan. Bahkan, beberapa negara memberikan insentif R&D lebih besar bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mendorong kapasitas perusahaan tersebut dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Agar efektif diperlukan penyeseuaian dengan perlakuan perpajakan bagi perusahaan kecil dan menengah. Untuk menjamin efektivits dalam pemberian insentif, kelebihan pengeluaran R&D yang menyebabkan kondisi kerugian fiskal sebaiknya dikompensasi dengan penghasilan netto tahun berikutnya.

• Insentif Fiskal untuk Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa insentif fiskal untuk pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan. Insentif tersebut ada di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, bea masuk, dan cukai. Insentif dibidang Pajak Penghasilan, antara lain:

a. Biaya penelitian dan pengembangan diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak, hal ini berarti dengan tarif PPh Badan sebesar 25% maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) bisa berkurang sampai dengan 25% dari biaya litbang yang dikeluarkan;
b. Dapat membiayakan biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah RI dan disampaikan kepada lembaga litbang;
c. Tambahan waktu 2 tahun untuk kompensasi kerugian apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 persen dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun. Fasilitas ini berlaku untuk WP badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu serta Badan Usaha dan Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
d. Tidak memungut PPh Pasal 22 impor atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
e. Pengecualian dari objek pajak terhadap sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan sepanjang sisa lebih tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Jika dibandingkan dengan insentif yang diberikan oleh beberapa negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, ataupun Jepang ternyata insentif yang diberikan oleh Indonesia masih sedikit tertinggal. Negara-negara tersebut umumnya memberikan insentif berupa super deduction (tambahan pengurang penghasilan/tambahan biaya) atau kredit pajak bagi pengeluaran penelitian dan pengembangannya. Termasuk kelebihan pembebanan tersebut dapat dikompensasi ke tahun-tahun berikutnya.

Sebagai contoh, Malaysia memberikan tambahan 100% untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Malaysia, tambahan 100% bagi pengeluaran litbang yang diberikan dalam bentuk donasi kepada organisasi penyelenggara litbang tertentu dan tambahan 100% bagi pengeluaran litbang untuk training karyawan di luar Malaysia. Singapura bahkan memberikan tambahan sampai 300% untuk pengeluaran litbang yang memenuhi kualifikasi production and innovation scheme sampai dengan jumlah tertentu baik yang dilakukan di Singapura atau di luar Singapura. Sedangkan Jepang memberikan insentifnya dalam bentuk tax credit, yaitu kredit berbasis volume sebesar 12% dari total pengeluaran litbang bagi perusahaan kecil dan menengah baik untuk pengeluaran di Jepang maupun diluar Jepang; kredit berbasis volume sebesar 8%-10% dari total pengeluaran litbang bagi perusahaan besar baik untuk pengeluaran di epang maupun diluar Jepang; dan kredit berbasis incremental sebesar 5% bagi semua perusahaan baik untuk pengeluaran di Jepang maupun diluar Jepang (Darussalam, 2013).

• Saat Ini di Indonesia
Kementerian Perindustrian telah mengusulkan skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen. Penerapan super deductible tax sejalan dengan inisiatif di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Artinya, pemberian fasilitas ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0. aMenperin menjelaskan, pengembangan SDM terampil merupakan salah satu strategi guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030. Tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini dapat menggenjot kinerja ekonomi nasional.

Untuk pengembangan SDM di politeknik, Kemenperin punya program skill for competitiveness (S4C) yang bekerja sama dengan Swiss dalam menerapkan pendidikan sistem ganda (teori dan praktik). Ada empat politeknik milik Kemenperin yang akan dikembangkan, yaitu: Politeknik Logam Morowali, Sulawesi Tengah; Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu Kendal, Jawa Tengah; Politeknik Industri Petrokimia Cilegon, Banten; serta Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara mengungkapkan, terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapat insentif pajak dari kegiatan litbang. Hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional seperti peningkatan daya saing produk, memacu ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Referensi:
Cicilla, S. (2018, September). Pemerintah siapkan pemotongan pajak super untuk siapa. Retrieved from Nasional Kontan News: (https://nasional.konten.co.id/news/pemerintah-siapkan-pemotongan-pajak-super-untuk-siapa)
Darussalam, & Tobing, G. c. (2013). Studi Perbandingan Insentif Pajak Penghasilan Atas Biaya Penelitian dan Pengembangan.
Peratuan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Divisi Academic Development
Hima Akuntansi FEB Unpad 2019

#OneSynergy
#DHYLB

Leave A Comment